LOADING

Type to search

Egoisme Kalangan, Politik Ibukota, dan Ketakutan Pribadi

COLUMN

Egoisme Kalangan, Politik Ibukota, dan Ketakutan Pribadi

Naufal Malik 16/12/2016
Share

Untuk peringatan di awal, tulisan ini, bahkan dalam standar saya, sangat berlebihan dan saya akan terima jika dianggap tidak berdasar. Namun, apa daya bila rasa takut yang berlebihan pada sesuatu dapat membuat seseorang menjadi gila. Teori flee or fight yang menjadi insting alamiah manusia sejak masa lampau hingga kini pada dasarnya sama. Yang berbeda adalah pada cara kerjanya yang kalau di masa purba, benar-benar secara harfiah kabur atau melawan balik, tapi di zaman sekarang menjadi lebih abstrak. Melawan bukan hanya sekedar terjadinya kontak fisik yang saling menyakiti, tetapi lebih luas pengertiannya yang bisa saja berbentuk hal kecil seperti memikirkan ulang segala suatu yang menjadi norma dalam masyarakat dan menemukan logika dibaliknya sudah saya anggap bentuk perlawanan. Dengan kata lain, diam adalah kabur dan berpikir adalah melawan. Jangan salah sangka kalau seluruh diam itu bermakna kabur, karena diam dan berpikir sudah merupakan aksi melawan, apalagi berpikir dan berusaha adalah bentuk perlawanan yang mulia.

Cukup membicarakan kebiasaan manusia, atau malah tidak cukup? Karena akhir-akhir ini salah satu sifat dasar manusia ditayangkan di televisi. Contohnya bisa dilihat kerumunan demo yang, mohon maaf, hanya terlihat seperti kumpulan orang egois. Ego atau menang sendiri adalah sifat dasar manusia karena ego yang menjadi alat bertahan hidup yang utama. Memang benar manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain, tetapi manusia dengan ego-nya dapat memanfaatkan manusia lainnya untuk mencapai keinginannya. Sama seperti bila kelompok masyarakat mayoritas menginginkan sesuatu, maka terjadilah. Tuhan saya mengatakan dalam kitab sucinya “kun fayakun” yang artinya “jadilah, maka jadilah ia”, bila dihubungkan dengan kehendak masyarakat mayoritas di Indonesia berarti bahwa kehendak mereka harus segera dilaksanakan meskipun banyak batasan-batasan yang menghalanginya. Entah mengapa saya rasa orang-orang ini berlagak seperti Tuhan saya.

Saking serunya aksi orang-orang egois ini, maka sekumpulan kecil orang egois bergerak, perlahan-lahan, selayaknya maling menyelinap di tengah malam. Ya, maling ini suka dengan keributan karenanya aksi mereka tidak terlihat. Seperti seorang maling sekarang menjadi ketua dewan, dimana keegoisan orang-orang ramai itu? Oh, atau maling akan diampuni Tuhan mereka asal masih satu kepercayaan? Atau mereka mengatakan ini politik dan kita tidak peduli? Lantas harusnya buat saja negara sekuler bilamana orang-orang ini memisahkan agama dengan negara. Tetapi mereka menolak. Sudah cukuplah karena memang isu SARA adalah keunikan bangsa ini, karena bila menyerang mayoritas berujung pengrusakkan dan apabila menyerang minoritas akan dijadikan “dakwah”. Pantas saja orang-orang di barat suka memandang rendah bangsa ini. Tidak usah jauh-jauh bahkan negara tetangga hanya bisa menahan tertawa melihat betapa “uniknya” bangsa kita.

Selanjutnya saya mencoba memberi pendapat tentang pemerintahan yang diisi oleh militer. Berdasarkan ilmu yang saya pelajari, memang benar bahwa kekuatan militer dapat membentuk suatu negara. Dia yang sangat kuat dan memiliki banyak tentara adalah yang pantas memimpin suatu bangsa. Teori ini dapat dilihat contohnya pada zaman Romawi saat Caesar dengan kesetiaan pasukannya “Legiun ke-10” menjadikan dirinya seorang diktator. Contoh lainnya seperti di Cina pada zaman romansa 3 kerajaan dimana masing-masing pihak berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya pasukan dan pendekar untuk mewarisi tahta Dinasti Han Timur. Atau yang lebih lokal saja, Ken Arok dengan keris buatan Mpu Gandring beserta pasukannya berhasil menurunkan Raja Kertajaya dan mendirikan Kerajaan Singasari yang menggantikan Kerajaan Kediri. Melihat masa lalu, maka harap dimaklumi karena belum ada pemisahan antara sipil dan militer.

Mulai pada zaman modern kita membagi masyarakat menjadi sipil dan militer. Hakikatnya militer berfungsi sebagai yang mempertahankan negara dan sipil yang membangun negara. Itu sebabnya militer sesuai dengan amandemen pasca reformasi yang menghilangkan unsur militer dalam pemerintahan. Sekilas memang tidak mengapa militer untuk masuk pemerintahan karena memang pada dasarnya militer, sesuai dengan doktrin, akan melindungi negara. Tapi bukan berarti itu hal yang bagus. Sepanjang sejarah yang namanya melindungi negara kadang bertentangan dengan hak-hak rakyat sipil. Benar dan salah itu tergantung dari pihak mana bukan? Karena saya seorang sipil, maka saya menentang habis-habisan kebijakan negara yang bertentangan dengan hak warga negaranya dengan alasan keamanan. Apakah mau kita seperti pada zaman orde baru? Pembangunan jalan tol, swasembada pangan, investasi dalam sumber daya, minyak murah, dan lain-lain kesemua itu dibeli dengan suara rakyat ditekan, setiap organisasi dipaksa dan didoktrin dengan ideologi negara, konstitusi dijadikan kitab suci, serbuan asing mulai dari produk, pabrik, uang asing, mode, dan yang terakhir budaya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Memang di beberapa negara, rezim militer cukup berhasil. Negara-negara di Amerika Latin seperti Venezuela menikmati kekayaan dari minyaknya. Tapi kenapa di negara kita tidak begitu? Menurut kesimpulan saya, karena doktrin militer di Indonesia tidak terlalu berhasil. KKN begitu melekat (berdasarkan cerita-cerita dari kawan saya) dalam tubuh angkatan bersenjata sehingga dari penerimaan akademi, promosi pangkat, dan tindakan begitu jauh dari kata ideal. Saya tidak mengatakan semua militer seperti itu. Contohnya militer di perbatasan dengan suplai yang sedikit tetap berusaha untuk mengamankan dan menjadi salah satu unsur pembangunan daerah di perbatasan. Atau coba tengok proyek jalan di Jawa Barat yang melibatkan militer bekerja secara cuma-Cuma. Tetapi melihat contoh militer yang sewenang-wenang dalam menyelesaikan masalah, atau membantu kerabatnya yang sebenarnya melanggar namun karena ada relasi maka dibebaskan, operasi-operasi yang menekan organisasi yang berani mengkritik pemerintah dan militer, pembubaran pemutaran film kemanusiaan, dan lain-lain yang berusaha menekan suara rakyat. Rasanya saya harus bertanya dalam suatu negara unsur yang paling penting itu pemerintahan atau rakyat? Dan dimana militer bersumpah untuk melindungi, pemerintahan atau rakyat?

Dan rasa takut saya muncul di ibukota. Seorang mantan militer mencoba untuk masuk pemerintahan, yang merupakan anaknya seorang purnawirawan sekaligus mantan orang nomor satu, yang si purnawirawan ini menantu dari komandan militer yang melakukan pembantaian, maka saya merasa berhak untuk takut. Takut orde baru akan tumbuh lagi, atau lebih parahnya orde baru dengan gaya baru. Akui saja masa reformasi sekarang masih saja unsur orde baru melekat. Kebencian pada etnis non-pribumi, ditonjolkannya budaya dari satu suku, semua ormas mendasarkan tindakannya atas nama ideologi negara adalah segelintir contoh-contoh nyata. Apakah rezim militer akan tumbuh lagi? Egoisme militer yang merasa paling benar dalam melindungi negara adalah pemicunya disaat politisi-politisi hanya saling umbar kemaluan.

Akhir kata saya juga ingin menyempatkan untuk menyatakan rasa duka pada gempa di Aceh. Berpikirlah itu ujian atau azab, wahai kaum yang berpikir? Mengutip dari Benjamin Franklin “They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety”. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

*) Opini didalam artikel ini adalah tanggungjawab penulis sepenuhnya, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi Incotive.

Foto: Ibrahim Irsyad (Instagram: @ibrahim_hsb)

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *