LOADING

Type to search

Menyikapi Infiltrasi Budaya Barat dalam Dunia Permusikan Tanah Air

COLUMN FEATURED

Menyikapi Infiltrasi Budaya Barat dalam Dunia Permusikan Tanah Air

INCOTIVE 09/04/2019
Share

Teks oleh Jaka Jeye
Ilustrasi oleh Pininta Taruli

Masih ingat dengan muculnya pemberitaan di pelbagai media cetak atau daring yang menerbitkan bahwa KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Jawa Barat memunculkan sebuah surat edaran terkait Pembatasan 17 lagu Barat yang dinilai vulgar dan berbau seksual belakangan lalu?

Tentunya hal itu tidak bisa dilupakan begitu saja, bener ga sih? Bagi kalangan remaja dan sejumlah kalangan pecinta musik, pertanyaan-pertanyaan pun muncul di benak mereka dengan banyak timbulnya pemberitaan tersebut, baik itu seputar alasan konkritnya, mengapa bisa ada keputusan seperti itu, dan landasannya apa sehingga bisa muncul surat edaran tersebut?

Hal di atas sontak membuat saya dan kalangan teman sebaya juga ikut mempertanyakan sebuah pertanyaan yang sama pula, atau bahkan kalian yang membaca ikut mempertanyakan hal tersebut juga. Sekitar kurang lebih tepatnya pada Jumat (8/3) fakultas tempat saya bernaung dan memperdalam ilmu perkuliahan mengadakan sebuah diskusi dengan KPID Jabar terkait “Menyikapi Pembatasan Siaran Lagu oleh KPID Jabar” dengan pembicara langsung dari pihak Ketua KPID Jabar yakni Dedeh Fardiah. Hal itu membuat saya dan teman-teman di meja bundar (tempat nongkrong di kampus) terdorong ingin mengetahui alasannya dan hadir dalam ruangan tersebut untuk menyaksikan.

“Dalam hal ini banyak yang mispersepsi dan menyimpulkan bahwa kami (KPID Jabar) melarang. Padahal kami hanya melakukan pembatasan bukan pelarangan, dikarenakan 17 lagu tersebut masuk kedalam kategori “Dewasa” (D), dan aturan siar tayang kategori D, diperbolehkan mulai dari pukul 22.00 – 03.00” ujar Dedeh saat menjelaskan diskusi publik sambil memegang mic di dalam Ruang Oemi Abdurrahman Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Jatinangor.

Hal itu dilakukan oleh KPID Jabar tidak serta merta tanpa sebab, berdasarkan hasil diskusi tersebut bahwa pembatasan 17 lagu itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran. Selain itu Dedeh juga menyampaikan bahwa “Pembatasan waktu tayang dan siar 17 lagu tersebut berawal dari menerima sebuah aduan sebanyak 52 orang, karena lagu lagu-lagu berbahasa Inggris tersebut memiliki konten seksual” imbuh Dedeh.

Dari hasil tersebut, beberapa kalangan anak muda ada yang menerima alasan tersebut. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan tidak sedikit juga yang masih merasa kurang puas akan jawaban tersebut, karena dinilai masih kontradiktif. Dalam hal pembahasan di atas, saya ingin mengaitkannya dengan salah satu buku yang di akhir penghujung tahun 2018 terbit, yakni buku “Jurnalisme Musik dan Seligkar Wilayahnya” karya Idhar Resmadi, dimana beliau juga pernah menuntut ilmu di Jurnalistik Fikom Unpad.

Buku tersebut banyak memberi sebuah wawasan dan pengetahuan bagi orang-orang yang ingin mengetahui perkembangan musik di Tanah air, atau bahkan bagi orang-orang yang berniat menjadi seorang jurnalis musik. Jurnalisme musik di Indonesia dan Jurnalisme Gonzo salah satunya, yang membuat buku ini begitu ditunggu dan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan awal.

Persoalan terkait Pembatasan 17 lagu Barat oleh KPID hampir sama seperti apa yang ditulis oleh Idhar Resmadi dalam bukunya, yakni ketika kegilaan remaja terhadap musik Barat saat itu terlihat dari terbitnya majalah Musika pada tahun 1957, majalah Diskorina yang pertama kali terbit pada tahun 1961 di Yogyakarta, dan majalah Aktuil yang terbit perdana pada tahun 1967 didirikan oleh Denny Sabri mantan kontributor Diskorina.

Dalam buku tersebut Idhar menjelaskan bahwa “Majalah ini terbit pada masa transisi  politik Orde Lama ke Orde Baru. Pada masa itu, Presiden Sukarno lewat pidatonya “Penemuan Kembali Revolusi Kita” menganggap segala bentuk produk kebudayaan Barat merupakan bentuk neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Sikap Sukarno cenderung untuk melarang segala produk budaya Barat dan mengangkat budaya asli Indonesia, termasuk musik”. (pada halaman ke-5)

Dalam pembatasan lagu-lagu yang dilakukan oleh KPID Jabar, hampir bisa dikatakan sama seperti sikap Sukarno pada masa itu, namun berbeda tipis antara kata “membatasi” dan juga “melarang”. Namun, hal tersebut bisa saja menjalar dari yang awal membatasi, kemudian menjadi melarang. Terlihat dari 17 lagu-lagu tersebut berkiblat pada lirik-lirik dengan bahasa Inggris (walau dalam bahasa keseharian sering menyebut dengan istilah “Barat”) dan tidak ada satupun musik lokal yang dibatasi dalam hal tersebut.

Masih menjadi sebuah pertanyaan yang cukup “janggal” yakni apakah data dari 52 aduan yang di catatat oleh KPID mewakili seluruh Indonesia? dan apakah untuk pembatasan tersebut masih relevan dan efektif untuk era saat ini? Tentu tidak. Untuk permasalahan “sekelas” RUU Permusikan saja masih dapat dikatakan “tidak sempurna” karena dalam draf RUU tersebut menjiplak dari sebuah makalah anak SMK yang diambil dari blogspot.

Dalam hal ini bukan berarti saya sebagai penulis menyimpulkan pelajar SMK dan menganggapnya tidak relevan atau kredibel. Hanya saja, bagaimana dengan pertanggung jawaban oleh tim penyusun terkait akademiknya yang menjiplak pernyataan dari blogspot? Lantas apakah mungkin bentuk yang dijelaskan dalam buku Idhar kini kian ditumbuhkan kembali dalam dunia permusikan di Tanah Air?

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *