LOADING

Type to search

Pelecehan Seksual di Kampus: Apakah Kampus Gagal Melindungi Mahasiswinya?

COLUMN FEATURED

Pelecehan Seksual di Kampus: Apakah Kampus Gagal Melindungi Mahasiswinya?

Siti Adela 09/02/2019
Share

Ilustrasi oleh Mutiara Fakhrani

“Sulit ya jadi perempuan di negara ini.” cuit seorang teman dalam tweet-nya beberapa pekan lalu. “Salah gak sih kalau kita merasa gak aman di kampus sendiri? Udah mah dilecehin, begitu kita minta keadilan malah gak digubris.”

Teman saya bukan satu-satunya yang menyuarakan rasa prihatinnya. Yang lain, baik perempuan maupun laki-laki, silih berganti mempertanyakan kredibilitas ranah akademik dalam melindungi hak-hak dasar mahasiswa. Kampus yang notabene menjadi tempat bertukar pikiran, malah ikut tercoreng dengan perbuatan yang mengedepankan nafsu semata. Wajar bila para mahasiswi cemas karena merasa tak aman.

Kecemasan ini tentu bukan tanpa alasan. Beberapa waktu lalu, Balairung UGM menerbitkan sebuah artikel yang mengungkap kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang mahasiswa terhadap rekan KKN-nya, yang dikenal dengan nama Agni (bukan nama sebenarnya). Respon masyarakat praktis terbagi menjadi dua, sebagian besar menyalahkan pihak kampus yang kurang tanggap dan tidak tegas dalam menangani kasus. Sebagian lagi (seperti biasa) menyalahkan pihak korban yang kurang hati-hati dalam berlaku.

Yang membuat publik berang adalah pernyataan pihak kampus yang memandang bahwa pelecehan seksual hanya digolongkan sebagai “pelanggaran ringan”. Apanya yang ringan jika lantas menimbulkan tekanan psikologis pada korban? Belum sampai disitu, pelaku seakan “dijamin” oleh pihak kampus untuk tetap bisa mengikuti wisuda yang akan dilaksanakan awal tahun depan. Kasihan, si pelaku sudah capek-capek menyelesaikan masa bakti kuliahnya dalam empat tahun, masa hancur begitu saja dengan kasus “printilan” seperti ini? Begitu mungkin sabda kampus. Bukti nyata bahwa kampus seakan-akan “melindungi” si pelaku, sehingga pelaku pun lolos.

Baru-baru ini, publik dibuat berang kembali oleh perkembangan terakhir kasus Agni. Penggunaan kata “damai” yang disematkan oleh pihak kampus sebagai tanda kasus sudah selesai, seakan mematikan usaha Agni dan menghidupkan kesan bahwa ia “tunduk” begitu saja pada sistem yang jelas-jelas memiliki kuasa lebih. Namun menurut penasihat hukum Agni, usaha-usaha penyelesaian sudah dipikirkan dengan matang untuk meminimalisir resiko untuk Agni.

Yang masih menjadi pertanyaan terbesar adalah mengapa kampus seakan bersifat tidak tegas kepada si pelaku? Mungkinkah disebabkan oleh faktor minimnya bukti visum et repertum dan ketidakcocokan kronologi yang menghalangi pandangan kampus terhadap pelaku?

Kekerasan seksual di ranah akademik bukanlah suatu hal yang baru. Seringkali kita pernah mendengar kasak-kusuk yang mungkin beredar di kampus kita masing-masing, namun tidak ada yang bisa kita lakukan selain mengutuk si pelaku diam-diam. Sisanya? Pelan-pelan sirna dengan sendirinya, atau dibiarkan menganga. Mungkin kita sudah pesimis karena sudah tahu pihak kampus tidak akan berbuat banyak, atau mungkin malu mengutarakannya.

Jangankan menuntut kampus untuk menindak lebih lanjut, definisi pelecehan seksual pun masih sangat kabur. Selama ini yang tertanam di benak adalah sesuatu bisa dianggap pelecehan kalau ada kontak seksual saja. Padahal tidak selalu begitu. Menurut UNWomen, pelecehan seksual dimasukan dalam kategori ‘gender-based violence’, yaitu segala macam bentuk perbuatan tidak menyenangkan yang melawan kehendak pihak korban dan motifnya bersumber dari perbedaan gender yang sudah diasosiasikan antar laki-laki dan perempuan di tingkat sosial.

Dari definisi tersebut bentuk gender-based violence bisa digolongkan menjadi lima macam kekerasan, diantaranya adalah melalui fisik, verbal, kontak seksual, psikis, dan sosio-ekonomi. Bila merujuk pada definisi UN Women, sudah jelas name-calling pun digolongkan sebagai bentuk gender-based violence.

Bagaimana dengan Indonesia? Saya rasa kita patut merasa waswas.  Sebagaimana dikutip dalam artikel Tempo awal tahun ini,  istilah ‘pelecehan seksual’ sendiri tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296. Pasal ini juga dianggap belum cukup untuk mengatur pelanggaran seksual yang ada karena masih terbatas pada kontak fisik saja.

Meski begitu, bukan berarti kita tidak tinggal diam. Kita punya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang sayangnya belum juga disahkan. Bagaimana mau mempercepat pengesahan apabila frekuensi pembahasan pun masih bisa dihitung jari? Itu juga baru sampai pada rapat dengar pendapat umum, belum masuk ke pembahasan dengan pemerintah. Banyak sekali faktor yang mendasari lambatnya progress, diantaranya adalah perbedaan pendapat soal butir-butir pemikiran terkait kekerasan seksual itu sendiri, menyebabkan pembahasan semakin mandek.

Saya akui bahwa topik ini akan selalu memicu pro dan kontra yang selalu bersahutan, tetapi harus diakui diri ini cukup terkejut ketika seorang akademisi dan dosen universitas negeri ternama (perempuan pula!) dengan terang-terangan menyatakan bahwa dia menolak RUU-PKS disahkan, bahkan sampai membuat petisi. Mirisnya, orang-orang yang menandatangani petisi tersebut mungkin belum membaca RUU nya sama sekali. Sang ibu dosen beranggapan bahwa RUU tersebut hanya berpotensi untuk membuka gerbang yang lebih lebar menuju seks bebas dan tindak aborsi, tanpa disertai bukti jelas bagian RUU yang mana yang meng-highlight hal tersebut.

Jika seorang akademisi perempuan dapat menggunakan privilege nya untuk menolak RUU-PKS secara habis-habisan, maka tidak heran bila ada akademisi lainnya memiliki mindset yang sama. Celah pada KUHP tadi tentunya dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan perbuatan semena-mena. Wajar bila pelaku nyaman ‘bersembunyi’ karena dasar hukum yang belum kuat sehingga kampus juga tidak bisa mendakwa pelaku. Lalu, bagaimana bisa kita bertindak? Salah satunya menggunakan media kampus atau pers sebagai wadah aspirasi.

Walaupun secara fungsional tidak bisa memaksa universitas untuk bertindak secepat mungkin, pers universitas terbukti mampu mengumpulkan perhatian massa untuk merefleksikan kejadian bersama-sama. Yang tidak mengetahui kasusnya pun jadi ikut tahu dan tersadarkan. Di saat kampus tidak mampu memaksimalkan perannya untuk mengedukasi mengenai persoalan gender, pers bisa menjadi penyeimbang yang tepat.

Untuk dapat lebih mengedukasi khalayak, sebuah diskusi bertajuk “Suara Korban dan Langkah Mewujudkan Kampus Jadi Ruang Aman“ diadakan di KaKa Cafe Bandung, tanggal 5 Desember lalu. Diskusi ini diadakan bertepatan dengan peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan maraknya kasus-kasus pelecehan seksual di kampus. Pembicara yang datang adalah perwakilan dari media kampus di Bandung (Unpar dan UIN) dan LBH Bandung, juga ada perwakilan organisasi-organisasi perempuan serupa seperti Mahadika dan Samahita. Sesuai judulnya, diskusi ini berusaha menumpas sejumlah kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh para tenaga pengajar dan masyarakat kampus di dua universitas tersebut. Juga tidak ketinggalan lagi apakah kita bisa “memaksa” pihak kampus untuk bisa lebih tanggap lagi dalam kasus serupa.

Bagian terakhir mungkin agak menggelitik para peserta diskusi seiring dengan banyaknya pertanyaan yang menyasar bagian penanganan kasus secara yuridis. Padahal, secara hukum Indonesia belum memiliki dasar yang kuat dalam menangani kasus pelecehan terutama di ranah akademik. Akibatnya, kita juga tidak bisa memaksa kampus untuk bisa bertindak lebih lanjut. Selama ini, yang dilakukan oleh LBH Bandung sebagai lembaga hukum adalah baru sebatas memberikan advokasi secara non-litigasi dan pendampingan psikologis pada korban.

Sepanjang diskusi pembicaraan, apa yang saya tangkap adalah kasus pelecehan di kampus merupakan suatu kejahatan yang menggunakan profesionalitas/jabatan yang dimiliki sang pelaku. Terlebih bila pelaku merupakan seorang tenaga pengajar, biasanya korban akan langsung diiming-imingi hadiah bersifat akademis (nilainya dinaikan, etc) untuk tetap tutup mulut.  Namun apakah ia seorang pengajar maupun tidak, mereka menyadari baik akan satu hal: dasar hukum di negara ini belum kuat sehingga belum mampu mendakwa si pelaku. Belum lagi bukti non-fisik (selain screenshot chat) yang masih blur sehingga sulit untuk mengetahui apakah pelaku benar-benar melakukannya atau tidak.

Seperti yang dikatakan sebelumnya, masih banyak yang bingung dalam menentukan aksi seperti apa yang dianggap sebagai pelecehan seksual. Di era dimana para social justice warrior bersabda dan saling menghakimi (juga mengkritisi), seringkali hal-hal berbau pelecehan menjadi bahan gurauan antar sesama, terutama laki-laki. Jangan-jangan cuma bilang cantik juga pelecehan. Seperti seorang peserta diskusi mengutarakan kebingungannya, “Mbak, sebenarnya yang dianggap pelecehan itu apa sih? Apakah kalau kita cuman ngomong “wah, perempuan itu cantik ya” ke sesama teman laki-laki itu dianggap pelecehan?”

Masih panjang perjuangan kita untuk memerangi budaya patriarki negara kita yang begitu mengakar. Dibutuhkan usaha yang tak kenal lelah dalam menyadarkan masyarakat akan dampak negatifnya, terutama terhadap kaum perempuan. Pesan saya untuk sesama kawan perempuan, semoga kita selalu bisa melindungi diri dimanapun berada.

Tags:
Siti Adela

Seseorang yang seimbang sesuai rasi bintang. Belum sarapan kalau belum menyantap satu album apapun dari Red Hot Chili Peppers. Gak demen cengek. Murah senyum alhamdulillah :) (tapi tetep dibilang jutek :<)

  • 1

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *