LOADING

Type to search

Politisasi Agama, Identitas dan Kegelisahan di Era Modern

COLUMN FEATURED

Politisasi Agama, Identitas dan Kegelisahan di Era Modern

INCOTIVE 27/03/2019
Share

Teks: Shaquille Noorman
Ilustrasi: Rafii Mulya

Semakin modern suatu masyarakat, maka semakin ditinggalkan lah cara berpikir takhayul dan dogmatis. Ilmu dan informasi mengenai berbagai macam hal dari seluruh penjuru dunia dapat diakses dengan lebih mudah dan murah melalui internet, penyebaran informasi tersebut mendorong suatu perubahan yang membuat masyarakat memiliki pikiran yang lebih luas dan terbuka.

Sebuah skenario yang manis bukan? Namun nampaknya realita berkata lain, nyatanya di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang pesat di hari ini, narasi sektarian, fundamentalis haluan agama justru menguat di Indonesia, banyak masyarakat yang masih menganggap tokoh pemimpinnya sebagai juru selamat yang bakal menyelamatkan Indonesia dari segala marabahaya, mulai dari sebutan “Satrio Piningit” yang seringkali disematkan pada tokoh politik yang mereka dukung, hingga peran institusi keagamaan dan ormas berhaluan agama yang semakin kuat dalam menentukan arah diskursus politik dan nomor mana yang harus dicoblos di bilik pemilu.

Agama memiliki ikatan primordial dengan masyarakat yang berbeda dengan ikatan primordial yang lain, setiap agama memiliki doktrin akan kebenaran yang mutlak bagi penganutnya, dan hal tersebut memiliki konsekuensi bagi penganutnya untuk menafikan kebenaran dari agama yang lain[1]. Ketika perbedaan keyakinan secara mendasar tersebut berada dalam ranah pribadi, atau dijalankan layaknya sebagai “hobi”, maka hal tersebut menjadi ter-depolitisasi dan tidak akan menghambat proses rekursif (proses yang terus berlangsung) asimilasi dari berbagai keyakinan dan kebudayaan dalam konteks masyarakat modern, namun ketika perbedaan tersebut memasuki ranah publik seperti misalnya diskursus mengenai kebijakan, maka perbedaan tersebut mengemban muatan politis[2].

Namun apakah tendensi sektarianisme yang dapat dilihat di masyarakat murni disebabkan oleh tafsir teologis terhadap ajaran tertentu? Atau apakah ada tangan-tangan yang bermain dengan simpul-simpul narasi politis berbalut agama di belakangnya? Situasi apa yang membuat narasi sektarianisme dapat tumbuh subur di masyarakat?

Francis Fukuyama, dalam bukunya yang berjudul Identity: The demand for dignity and the politics of resentment, mengaitkan konsep yang diambil dari buku berjudul Republik karya Plato yaitu Thymos yang berarti hasrat manusia untuk dihargai, Isothymia yang berarti hasrat manusia untuk dihargai setara dengan yang lain, dan Megalothymia yang berarti hasrat manusia untuk dianggap superior daripada manusia lainnya, ketiga hal tersebut dikaitkan dengan politik identitas yang saat ini mendominasi panggung politik internasional.

Dalam buku yang sama, Fukuyama juga menjelaskan bahwa dalam masyarakat agrikultur yang homogen di masa lalu, seseorang tak perlu bingung untuk memikirkan identitasnya, masing-masing individu sudah memiliki peran di masyarakat, begitupula dengan agama yang mereka anut akan serupa dengan masyarakat satu kampungnya. Perenungan eksistensial mengenai “Siapakah diri saya sebenarnya?” sudah terjawab dengan jawaban “Saya bernama X, bekerja sebagai petani, dan beragama Y sebagaimana orang tua saya dan masyarakat desa yang lain..”. Mereka tak begitu memusingkan martabat individual, semuanya diemban secara kolektif.

Sementara di masyarakat urban yang bergantung pada sektor industri dan bersifat plural, berbagai macam identitas bercampur baur dalam satu pemukiman, masyarakat yang merasakan transisi dari masa pra-industrialisasi hingga banyaknya pendatang baru dari berbagai macam latar belakang agama dan budaya akan merasakan adanya keterasingan dikarenakan nilai-nilai yang tadinya dipegang teguh masyarakat setempat saat pra-industrialisasi perlahan ditinggalkan. Selain itu, terjadi pula reproduksi kebudayaan yang cepat, hal tersebut menyebabkan timbulnya rasa bimbang dan “kehilangan arah”, seakan identitasnya perlahan hilang ditelan perubahan zaman.

Di sisi yang lain masyarakat pendatang di wilayah urban juga sama-sama dihadapkan dengan permasalahan eksistensial, yang sebelumnya ia tak perlu bingung menentukan nasibnya di kampung, karena pasti akan bertani, sekarang di kota ia bisa menentukan jalur hidupnya sendiri, kemungkinan seakan tidak terbatas, kemungkinan tersebut memicu rasa bingung dan kehilangan arah, seperti tercerabut dari akarnya.

Dengan lansekap infrastruktur kota dan iklim ekonomi berubah dengan cepat, banyak dari masyarakat menjadi termarjinalkan, mereka merasa menciut melihat kota di sekelilingnya menjadi raksasa yang seakan bisa menginjak mereka kapanpun. Melihat ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan di kota besar, kegelisahan tersebut bukanlah sekedar hisapan jempol atau paranoia tak berdasar, masyarakat yang termarjinalkan menghadapi permasalahan yang nyata, walaupun secara identitas mereka adalah mayoritas, tetapi secara ekonomi mereka termarjinalkan. Seperti misalnya masyarakat yang terkena dampak penggusuran dan direlokasi ke tempat yang jauh dari pekerjaanya, mereka mengalami permasalahan ekonomi dan sosial yang nyata, secara kelas masyarakat tersebut termarjinalkan walaupun secara identitas mereka adalah mayoritas.

Dari kondisi seperti demikian timbullah perasaan Isothymia diantara masyarakat tersebut, mereka ingin juga dihargai setara dengan masyarakat kota lainnya, bagaimana masyarakat yang tergolong mayoritas dapat merasa terasing di tempatnya sendiri? Narasi pluralisme yang ia lihat di perpolitikan membuatnya bingung, narasi politik identitas neo-liberal tidak melibatkan mereka dalam diskursusnya, karena mereka dipandang sebagai mayoritas, mereka merasa tidak ada wadah politik yang relevan dan secara konkrit dapat mengatasi permasalahan ekonomi mereka yang nyata.

Melalui kondisi seperti demikian lah masuknya narasi nasionalisme dan politisasi agama ke dalam diskursus politik, aktor politik melihat peluang dengan cara mengkapitalisasi rasa isothymia tersebut dengan merayakan identitas kolektif mayoritas yaitu kebanggaan nasional dan religiusitas dan mengambing-hitamkan identitas dan haluan politik minoritas (Masyarakat Etnis Tiong Hoa, LGBTQ, pemeluk agama minoritas, dll) yang dapat dijadikan jaminan untuk menjaring perolehan suara yang banyak untuk pemilu. Seperti bagaimana dalam pemilihan presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyasar pemilih dari golongan mayoritas (Ras Kaukasian) kelas menengah kebawah yang menghadapi permasalahan ekonomi yang nyata lalu menunggangi narasi ekonomi dengan mengambing-hitamkan para imigran yang dituding merebut lapangan pekerjaan golongan mayoritas di Amerika Serikat.

Politik identitas – yang muncul dari adanya hasrat semua manusia untuk dihargai – menjadi dilematis, ketika di satu sisi dapat mengemansipasi orang-orang di golongan minoritas yang tak terwakili secara politik, namun di sisi lain dapat juga menguatkan narasi identitas yang eksklusif bagi identitas kolektif tertentu seperti misalnya para ultra-nasionalis dan ekstrimis agama, bahkan ideologi nazisme pun dikemas dalam kerangka politik identitas.

Sekat Isothymia dan Megalothymia cukup tipis, pihak yang tadinya ingin dianggap setara dengan yang lain, menjadi ingin dianggap sebagai superior daripada yang lain, dibumbui dengan semantik politis, para aktor politik dapat menggiring rasa Isothymia menjadi Megalothymia di masyarakat sasarannya. Implikasi dari menguatnya narasi politik agama yang didasari oleh Megalothymia adalah munculnya hasrat menyeragamkan yang berbeda, memaksakan narasi pribadinya kepada yang lain karena mereka menganggap narasi politik agamanya benar secara absolut, lalu semua kekuatan diluar politik agama mereka dipandang sebagai sesuatu yang salah, merusak, dan patut untuk ditiadakan.

Berbeda dengan pengusungan narasi identitas termarjinalkan yang lain, seperti misalnya mereka yang mendukung diakuinya hak LGBTQ tak menuntut para hetero untuk menjadi LGBTQ, atau mereka yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak ingin membatasi ruang gerak orang-orang yang tidak menyandang disabilitas.

Ketika manifestasi eksternal dari agama dipakai sebagai komoditas politik, ada kesengajaan ketika yang disorot hanyalah perbedaan-perbedaanya saja, sementara nilai-nilai inklusifitas yang terkandung di sisi internal agama (spiritualitas) justru tidak begitu diindahkan karena akan menjadi sulit dalam politik yang berbasis massa – bukan gagasan atau ideologi – ketika antar kalangan umat beragama menyadari bahwa inti dari ajaran-ajaran agama yang mereka anut tak jauh berbeda, lalu mereka bersatu, sehingga para elit politik sulit untuk berbagi jatah suara.

Ideologi yang diusung aktor-aktor politik pun tak lebih dari sekedar jargon kampanye, toh para oligark yan berkuasa pun tak mengenal ideologi, hanya uang dan kekuasaan murni. Dengan mengooptasi simbol-simbol dan retorika agama, para politisi seakan mendapatkan legitimasi yang sakral dihadapan para pendukungnya, seperti mandat suci untuk membasmi setan di negri ini.

Gerakan nasionalis kanan dan konservatif agama menjadi kanal ekspresi dari identitas kelompok yang tersembunyi atau tertekan dan menginginkan pengakuan secara publik. Keduanya juga memanfaatkan keadaan dimana terdapat modernisasi ekonomi dan perubahan sosial yang mendistorsi bentuk komunitas yang lama dan menggantikannya dengan pluralisme dan bentuk asosiasi atau keterikatan alternatif yang baru[3].

Orang-orang termarjinalkan yang tak terengkuh oleh politik identitas yang diusung pihak liberal (yang memperjuangkan hak minoritas), akan digaet oleh pihak nasionalis kanan dan konservatif agama. Penduduk yang pemukimannya digusur ditengah kota yang semakin mewah, atau penduduk yang terkucil ditengah gang sempit yang padat jelaslah merasakan perkembangan ekonomi hanya membawa petaka untuk mereka, populisme agama dan nasionalis dianggap sebagai “juru selamat” karena memberikan jawaban atas ketidak-pastian dan perubahan yang terjadi di sekeliling mereka yang membuat mereka merasa teralienasi, mereka mendapatkan panggung dalam arena politik identitas yang tak begitu memperdulikan kelas ekonomi yang padahal sangatlah nyata dan dapat di kuantifikasi.

Fukuyama sendiri menjadi menyangsikan akhir dari sejarah yang sebelumnya ia ramalkan di tahun 1991 melalui bukunya yang berjudul The End of History and the Last Man, dimana ia menyatakan bahwa liberal-demokrasi adalah ideologi final peradaban manusia, namun di awal abad 21 ini semangat sektarian bahkan isolasionisme kembali bangkit.

Aktor politik yang mendengungkan narasi politik berbalut agama menyebabkan agama lebih berperan sebagai payung identitas eksternal bagi kumpulan individu di masyarakat yang seragam dan dapat dimobilisasi untuk tujuan politik tertentu, daripada sebagai jalur spiritualitas yang berorientasi kedalam diri masing-masing. Untuk menghadapi tantangan yang timbul dari adanya perubahan nilai yang terkandung dalam diskursus politik sekarang, banyak pihak yang cenderung berpikir regresif, ingin memaksakan kembalinya nilai-nilai lama berupa keseragaman, moralitas, agama, dan eksklusifisme pada golongan tertentu pada era dimana ilmu dan informasi dari berbagai belahan dunia dapat diakses dengan mudahnya, pluralitas yang bukan hanya dalam beragama dan berkeyakinan, namun juga dalam ideologi, kebudayaan, dan gaya hidup menjadi tak terhindarkan.

Hingga saat ini, kedua kubu pemerintahan masih minim upayanya dalam angkat bicara mengenai tindakan intoleransi yang terjadi di masyarakat, pasal ujaran kebencian dan penistaan agama hanya dapat digunakan oleh masyarakat mayoritas dan akan menjadi bumerang jika yang menggunakan pasal tersebut berasal dari kalangan minoritas. Nampaknya, dengan bertambahnya GDP, maraknya pembangunan infrastruktur, tidak menyebabkan bertambahnya kebebasan dan berkurangnya ketidak-adilan. Mungkin di waktu yang tidak akan lama lagi, kapitalisme tidak lagi membutuhkan demokrasi, dan agama menjadi salah satu modul kontrol sosial yang cukup ampuh untuk memobilisasi massa dalam jumlah yang besar, itulah mengapa sekarang para politisi melihat potensi yang lebih dari penggunaan narasi agama sebagaimana dewasa ini.

Referensi:

[1] Ira Indrawardana. “Berketuhanan Dalam Perspektif Keyakinan Sunda Wiwitan.” Melintas, 2014, 107.

[2] Stewart, Charles, and Rosaline Shaw. Syncretism/Anti-Syncretism: The Politics of Religious Synthesis. Routledge: London, 2005. Hal. 187

[3] Fukuyama, Francis. Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. Macmillan: New York, 2018. Hal. 115

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *